Jawaban Polri Mengenai Tundingan "Kriminalisasi Ulama"


Jakarta, Ellennews.com  Pada usianya yang kini genap berusia 71 Tahun Polri (Kepolisian Republik Indonesia) telah banyak menghadapi banyak rintangan dalam menegakan hukum di Indonesia.

Pada belakangan ini, masyarakat juga merasa bahwa kinerja Polri tidaklah Professional dan muncul juga tuduhan kepada Polri mengenai tindakan Kriminalisasi kepada kaum Ulama.

Tuduhan tersebut dijawab oleh Tito Karnavian selaku Kapolri Jendra pada acara "Satu Meja" yang di gelar oleh Kompas TV pada Sabtu ( 8/7/2017 ).

Tito Karnavian menilai bahwa tundingan yang di sampaikan kepada pihak Polri mengenai Kriminalisasi Ulama adalah upaya dari sekelompok orang untuk menghambat Polri dalam menegakkan Hukum di Indonesia.

Kriminalisasi merupakan pengada-adaan sebuah perkara tanpa adanya fakta dan aturan yang mengikatnya, tambah Tito. Bukan hanya itu pada setiap upaya dalam menegakkan hukum Polri selalu berpegang teguh pada fakta dan aturan yang ada.

"Jika dilihat yang di katakan mengenai Kriminalisasi Ulama tadi, Kita cek perbuatannya. Ada yang terkena pasal Pornografi, ada juga di kenakan pasal Makar, pada pasal makar apakah ada faktanya. Ya, Faktanya ada. Ada rapatnya, Upaya untuk menggulingkan pemerintah yang sah," Kata Tito.


Mengenai tuduhan kriminalisasi Ulama pada Kasus Pornografi. Tito juga mengatakan, bahwa adanya fakta dan aturan yang mengikat terkait Kasus tersebut.

Dia juga mengatakan bahwa dalam kasus tersebut Polri juga telah meminta ahli Teknologi Informasi dan antropometri tubuh untuk menganalisis kecocokan juga keaslian gambar dan hasilnya adalah positive ( cocok dengan tersangka ).

Mengenai Aturan, Tito juga menambahkan bahwa pasal pornografi tidak harus menunggu materi Tersebut tersebar ke Publik. Ia mengatakan, bahwa tanpa harus menjadi viral Pihak Pengirim dan Pihak Penerima bisa saja langsung terjerat hukum pasal Pornografi.

Hal tersebut berbeda dengan undang-undang mengenai Infromasi dan Transaksi Elektronik yang mengharuskan materinya Tersebar / Viral.

"Kalau menurut saya terminologi ulama ini hanya di jadikan alasan untuk membuat image Polisi dalam menjalankan hukum menjadi terhambat, dan di anggap main hakim sendiri atau bisa disebut menggunakan yang namanya politik hukum," Kata Tito Karavian.

"Kami selalu memproses hukum berdasarkan asas Equality Before The Law. Tanpa memandang Jabatan dan Pangkat, Status Sosial, Pria atau Wanita," Tutup Tito.

0 Response to "Jawaban Polri Mengenai Tundingan "Kriminalisasi Ulama""

Post a Comment